Nelayan Sulit Dapatkan Klaim Asuransi Kecelakaan

Semarang - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mencatat nelayan masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang klaim asuransi kecelakaan laut. 

"Sebenarnya saat ini nelayan memiliki asuransi kecelakaan laut dan dana paceklik. Iurannya berbeda-beda tergantung peraturan masing-masing daerah," kata Kepala Operasional LBH Semarang Andiyono di Semarang, Selasa.

Andiyono mengatakan sesuai dengan peraturan daerah setempat, setiap lelang ada dana yang dikumpulkan untuk asuransi kecelakaan dan dana paceklik.

Akan tetapi, di saat nelayan ingin mengajukan klaim prosesnya rumit dan panjang serta dana asuransi disesuaikan tingkat kecelakaan dengan rata-rata berkisar maksimal Rp500 ribu

"Kasus yang terjadi di Kendal, ada nelayan yang mengalami kecelakaan laut, salah seorang di antaranya kakinya putus terkena baling-baling. Saat mengajukan klaim harus melalui prosedur yang sulit dan akhirnya hanya mendapat Rp500 ribu," katanya.

Menurut Andiyono, saat ini nelayan membutuhkan asuransi yang jelas, misalnya dari PT Jamsostek, karena sampai sekarang nelayan belum tersentuh.

"Kalau PT Jamsostek yang menjamin nelayan, tentu asuransinya akan lebih jelas. Begitu juga dari sisi kemanfaatannya," katanya.

Sumber : http://manajemen-jaminankesehatan.net/index.php/78-berita/340-nelayan-sulit-dapatkan-klaim-asuransi-kecelakaan

UU BPJS Dinilai Tak Jamin Hak Buruh

JAKARTA - Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI) menggugat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang dinilai tidak memberikan jaminan penuh kepada para buruh."Hak pekerja atau buruh untuk mendapatkan jaminan sosial didapatkan hanya jika pemberi kerja mendaftarkan buruh atau pekerja," demikian FISBI melalui penasihat hukum Andi Asrun dalam permohonannya pada uji materi UU BPJS.Pasal 5 ayat 1 UU BPJS berbunyi, "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti".Dengan demikian, kata Andi, walaupun dalam UU BPJS diberikan sanksi pidana atas kelalaian perusahaan atau pemberi kerja dalam mendaftarkan keikutsertaan pekerjaannya dalam jaminan sosial tenaga kerja, tetap saja itu belum memberikan jaminan bahwa pekerja atau buruh memperoleh haknya."UU BPJS bertentangan dengan konstitusi yaitu Pasal 28H ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali, termasuk pekerja atau buruh," jelasnya, akhir pekan lalu.Untuk itu dia meminta agar Pasal 5 ayat (1) UU BPJS dibaca "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan atas tanggungan pemberi kerja jika pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkannya pada BPJS".Mengenai gugatan FISBI, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menanggapinya dengan meminta pemohon untuk menjelaskan kedudukan pemohon dan meminta apa saja konstitusional yang dilanggar."Soal kedudukan hukum, harus jelas menggambarkan anda mewakili lembaga atau bertindak selaku pribadi. Tapi, dalam permohonan ini kok justru doktrin yang didulukan," ujarnya pada sidang di MK, Jakarta, Jumat pekan lalu.Sementara itu, Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) mendesak pemerintah serius dalam melaksanakan program BPJS. KAJS melihat pelaksanaan BPJS ini menunjukkan sikap setengah hati pemerintah hanya melakukan tindakan-tindakan sepihak tanpa melakukan pembicaraan dengan pihak yang terlibat di dalam program itu sendiri.Sekjen KAJS, Said Iqbal, mengatakan, pemerintah secara sepihak menetapkan alokasi anggaran bantuan kesehatan sebesar Rp 25 triliun yang akan digunakan bagi penduduk miskin penerima bantuan iuran berjumlah 96,4 juta jiwa. "Ini artinya per penerima bantuan iuran dianggarkan Rp 22 ribu lebih," ujarnya.Tindakan itu, katanya, menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah tidak serius dalam melaksanakan program BPJS. Selain terlihat dari Peraturan Pemerintah (PP) yang belum diterbitkan, tindakan pemerintah juga mengindikasikan ketidakseriusan dalam melaksanakan perintah UUD 1945, khususnya Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) yang ditegaskan kembali dalam UU BPJS.

"Dalam UUD 1945 serta UU BPJS, di perintahkan pemerintah untuk menyediakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Tetapi dalam anggaran yang disediakan pemerintah sebesar Rp 25 triliun tersebut, hanya berfokus pada jumlah penduduk miskin yang dicakupnya tanpa ada dasar pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggugjawabkan dasar penetapan anggaran tersebut," tuturnya

Sumber : http://manajemen-jaminankesehatan.net/index.php/78-berita/345-uu-bpjs-dinilai-tak-jamin-hak-buruh

Perpres BPJS Segera Keluar

JAKARTA – Pemerintah menargetkan peraturan presiden (perpres) tentang petunjuk pelaksana pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terbit paling lambat akhir tahun ini.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Ali Ghufron Mukti mengatakan,Perpres BPJS merupakan petunjuk pembiayaan jaminan kesehatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24/2011 tentang BPJS. Pembahasan perpres di tingkat menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat sudah hampir rampung.“Saat ini tinggal beberapa poin penting yang belum selesai.Kami harap sudah terbit pada akhir tahun ini,” ungkap Wamenkes saat dihubungi SINDOkemarin.

Menurut dia, ada sejumlah poin penting yang diatur dalam perpres tersebut, di antaranya soal besaran dan persentase iuran BPJS.Wamenkes menyebutkan, untuk penerima bantuan iuran (PBI) sudah disepakati sebesar Rp22.202 per orang setiap bulan. Jumlah tersebut dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan kemampuan negara.“Jumlah iuran khusus peserta yang ditanggung pemerintah diperoleh dari hasil penelitian dan fakta yang ada,” ujarnya.

Secara detail, Wamenkes menjelaskan bahwa iuran sebesar Rp22.202 per orang setiap bulan telah mempertimbangkan berbagai kebutuhan, seperti biaya rumah sakit,dokter, rawat inap, obat-obatan, serta biaya akomodasi. Sedikitnya ada sekitar 96 juta peserta kurang mampu yang ditanggung pemerintah pada 2014. Sementara dana yang dibutuhkan untuk peserta yang ditanggung pemerintah mencapai Rp21,31–25 triliun. Sementara itu,Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Priyo Sudipratomo mengingatkan agar pemerintah tidak semena- mena menetapkan besaran iuran peserta BPJS Kesehatan, sebab nantinya akan berdampak pada pelayanan kesehatan yang akan diterima oleh masyarakat.

Dia menilai, pelayanan kesehatan BPJS tidak akan maksimal jika iuran untuk peserta hanya ditetapkan sebesar Rp22.202 per orang setiap bulan.“Kita tidak semata hanya berpikir tentang uang,tapi juga memikirkan kesejahteraan masyarakat,” kata Priyo. Menurut dia, idealnya besaran iuran peserta BPJS, khususnya peserta yang ditanggung pemerintah sebesar Rp60.000. Untuk itu, dibutuhkan alokasi sebesar Rp60 triliun untuk subsidi 100 juta warga miskin.

Menurut Priyo, jika pemerintah merasa keberatan dengan alasan sudah sesuai dengan kemampuan anggaran negara, seharusnya subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) yang jumlahnya Rp100 triliun lebih dialihkan untuk biaya kesehatan.

Sumber : http://manajemen-jaminankesehatan.net/index.php/78-berita/347-perpres-bpjs-segera-keluar

Tunggu BPJSN, Tunda Asuransi Kesehatan

MAKASSAR - Rencana mengasuransikan kesehatan seluruh penduduk Sulsel ditunda hingga 2014 mendatang. Pemprov Sulsel menunggu berlakunya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJSN).

Sejak 2010, Pemprov Sulsel berencana memihakketigakan pelayanan kesehatan gratis masyarakat. Pelayanan kesehatan yang selama ini dikelola dengan sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dialihkan ke Askes. Dana kesehatan gratis yang dianggarkan pemprov dan pemerintah kabupaten/kota menjadi premi asuransi.
   
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Rachmat Latief mengatakan, rencana memihakketigakan program Jamkesda ditunda sampai 2014 untuk menghindari terjadi perubahan status asuransi berkali-kali.
   
"Pengelolanya tetap Askes. Tidak ada lagi istilah Jamkesmas dan Jamkesda. Semua masuk BPJSN. Pemprov Sulsel tetap menanggung yang tidak dicover pemerintah pusat," kata Rachmat, Rabu (12/9).
   
Rachmat memperkirakan penduduk Sulsel yang tidak ditanggung pemerintah pusat sekira lima juta jiwa dengan berbagai kriteria. Nah, disinilah program kesehatan gratis yang menanggung premi asuransi tersebut.
   
Selama menunggu penerapan BPJSN, Rachmat menjamin pelayanan kesehatan gratis tetap sama. Semua masyarakat Sulsel yang belum mendapatkan asuransi kesehatan seperti Askes, Jamsostek dan program lainnya, tetap ditanggung melalui layanan Jamkesda.
   
Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu"mang mengatakan, database KTP elektronik sangat membantu menentukan jumlah warga yang akan ditanggung layanan kesehatan gratis melalui BPJSN.

Sumber : http://manajemen-jaminankesehatan.net/index.php/78-berita/351-tunggu-bpjsn-tunda-asuransi-kesehatan

Indonesia Targetkan Bebas Perilaku Buang Air Besar Sembarangan 2014

Pemerintah menargetkan tidak akan ada lagi penduduk Indonesia yang buang air besar sembarangan pada 2014.

Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan perkiraan sekitar 109 juta orang di Indonesia yang belum mendapatkan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dan air bersih. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi pada Senin (10/9) mengatakan bahwa tidak adanya akses tersebut antara lain karena rendahnya tingkat pengetahuan dan karena tingkat ekonomi masyarakat yang tidak mampu untuk membangun fasilitas sanitasi.

Padahal sanitasi dan perilaku hidup sehat akan mengurangi kejadian penyakit yang menular melalui air, serta memberikan manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi yang signifikan, ujar Nafsiah pada Konferensi Tingkat Menteri Asia Timur mengenai sanitasi dan kebersihan di Nusa Dua, Bali.

"Coba saja kalau semua orang buang air besar di tempat yang seharusnya sehingga tidak menyebarkan kuman-kuman, berapa persen diare bisa dikurangi? Jika penanganan air dan sanitasi komprehensif, itu bisa menurunkan hingga 90 persen. Berarti dana untuk mengobati bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih produktif," tutur Nafsiah.

Dormaringan H. Saragih, staf bidang air perkotaan, sanitasi dan kebersihan dari badan PBB yang mengurus anak-anak (UNICEF) Indonesia menyatakan di Indonesia terdapat sekitar 40 juta orang yang masih buang air besar sembarangan, tidak hanya di daerah pedesaan tetapi juga di daerah perkotaan

"Justru di kota, terutama di kawasan kumuh itu jauh lebih kompleks. Mereka bukan warga tetap, pemukimannya sangat padat dan segala macam. Akhirnya ada dari mereka kemudian sambil mau pergi kerja contohnya, kemudian dia buang air besar di rumah, sambil di jalan dibungkus plastik kemudian dibuang ke selokan atau tempat sampah. Kalau di desa dia akan pergi ke kebun," ujarnya.

Berdasarkan penelitian Bank Dunia, dampak sanitasi yang buruk terhadap ekonomi di Asia Tenggara menyebabkan kerugian ekonomi minimal US$9 miliar per tahun. Sementara laporan pemantauan bersama antara badan kesehatan dunia (WHO) dan UNICEF pada 2012 menyebutkan lebih dari 2 miliar orang di dunia memperoleh akses ke sumber-sumber air yang lebih baik selama 1990 hingga 2010.

Sumber : http://kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/1090-indonesia-targetkan-bebas-perilaku-buang-air-besar-sembarangan-2014.html