Evy Rachmawati | Jumat, 29 Agustus 2008 | 21:41 WIB
DEPOK, JUMAT - Sistem kesehatan nasional belum berjalan secara efektif. Hal ini mengakibatkan tidak meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di berbagai daerah, sehingga masalah penyakit menular dan gizi buruk terus bermunculan. Angka kematian ibu dan bayi baru lahir juga masih tinggi. Untuk itu, penataan sistem kesehatan nasional perlu segera dilakukan.
"Saat ini sistem kesehatan nasional baru di atas kertas, belum dilaksanakan. Padahal, dengan adanya sistem kesehatan nasional, maka program-program nasional kesehatan akan berkesinambungan siapa pun yang menjadi pemimpin di sektor kesehatan," kata Prof Hasbullah Thabrany dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dalam diskusi, Jumat (29/8), di kampus UI, Depok, Jawa Barat.
Ibarat sistem transportasi, lanjutnya, jika mobil sudah lengkap semua komponennya, maka siapa pun yang mengemudikannya tidak akan ada masalah. Mobil tetap jalan. Tetapi, jika ada salah satu komponen kendaraan yang rusak atau hilang, maka mobil tidak akan jalan. Jadi, dalam sistem kesehatan nasional, semua komponen di dalamnya harus berjalan secara efektif.
Dalam sistem kesehatan nasional, pemerintah berperan sebagai regulator dan pengawas. Jadi, pemerintah harus bisa mengatur distribusi tenaga kesehatan termasuk dokter dan dokter spesialis agar merata, mengelola pembiayaan kesehatan nasional, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Semua program kesehatan tidak bisa dilakukan hanya berdasar keinginan pengambil kebijakan, tetapi harus sesuai dengan blue print sistem kesehatan nasional.
Akibat tidak adanya sistem kesehatan nasional, maka pembangunan kesehatan di berbagai daerah hanya sebatas janji dari para calon bupati atau walikota dalam pemilihan kepala daerah tanpa ada realisasi. Indonesia kalah dengan beberapa negara di Asia yang telah memiliki sistem kesehatan nasional seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.
"Di negara yang telah menerapkan sistem kesehatan nasional, angka kematian ibu dan bayi baru lahir sangat rendah," katanya.
Laksono Trisnantoro dari Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada menyatakan, saat ini masih terjadi ketidakadilan dalam bidang kesehatan masih terjadi antara yang kaya dan miskin. Masyarakat miskin gagal mendapat pelayanan kesehatan karena tidak punya dana atau jaminan kesehatan untuk mendapatkannya, tempat ting gal penduduk secara geografis jauh dari tempat layanan kesehatan, ketidaksamaan akses karena pengetahuan, budaya dan jender.
Masyarakat miskin atau menengah di kota-kota besar yang dekat dengan rumah sakit dan dokter atau tenaga kesehatan akan mendapat akses lebih baik untuk mendapat pelayanan kesehatan, kata Laksono. Daerah dengan tingkat ekonomi masyarakat rendah dan kemampuan fiskal pemerintah daerah lemah cenderung kekurangan tenaga dokter spesialis.
Menurut hasil survei oleh Departemen Kesehatan di 78 kabupaten di 17 provinsi di Indonesia tahun 2007, 30 persen dari 7.500 puskesmas di daerah terpencil tidak punya tenaga dokter. Bahkan, menur ut Anna Kurniati (2007), sekitar 50 persen dari 364 puskesmas tidak punya dokter, 18 persen tanpa perawat, 12 persen tanpa bidan, 42 persen tanpa tenaga sanitarian, 64 persen tanpa tenaga gizi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar