Kamis, 13 September 2012

Sanitasi Buruk Korbankan Kesehatan Anak


Bali - Sanitasi yang tidak layak serta higenitas yang buruk dapat berakibat fatal bagi kesehatan anak. Hal ini membuat mereka rentan terhadap beragam penyakit seperti diare, polio, pneumonia, penyakit kulit serta gangguan kesehatan lainnya.
Demikian disampaikan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi saat membuka acara East Asia Ministerial Conference on Sanitation and Hygiene (EASAN) III yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Senin (10/9/2012. "Anak sangat rentan terhadap air yang tidak bersih. Buang air besar sembarangan akan menyebabkan penyakit dan membuat anak-anak menderita," ujarnya.
Data Badan PBB untuk anak-anak (UNICEF) menyebutkan, angka kematian anak di bawah usia lima tahun di Asia Pasifik dan Timur sangat tinggi. Sekitar 20 tahun lalu, angka kematian anak mencapai 2,2 juta. Tetapi pada tahun 2012 ini, jumlah tersebut berhasil diturunkan lebih dari 1 juta, tepatnya 694.000 kematian atau secara signifikan turun 68 persen selama 20 tahun.
Perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Angela Kearney, pada kesempatan tersebut menyatakan, ada dua hal yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak-anak. Pertama, layanan kesehatan umum bagi anak-anak seperti imunisasi, dan kedua adalah akses terhadap air bersih.
Air bersih, sarana sanitasi dan higenitas merupakan hal penting yang tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan semata. Menurut Angela, banyak negara kehilangan waktu kerja produktif serta hari sekolah karena masyarakatnya sakit yang berkaitan dengan ketersediaan air bersih, sanitasi tidak memadai, serta tidak berperilaku hidup sehat.
"Anak yang sakit atau lemah akan terganggu belajarnya kala di sekolah. Mereka juga kesulitan mengembangkan potensinya ketika dewasa bahkan saat memasuki dunia kerja," ujarnya.
Jika warganya kerap sakit, potensi ekonomi sebuah negara ikut terancam. Penelitian dari Bank Dunia dan WHO mengungkapkan, dampak sanitasi buruk terhadap ekonomi di Asia Tenggara menyebabkan kerugian ekonomi minimal Rp 9 miliar dolar AS per tahun. Kamboja dan Laos, misalnya, diperkirakan kehilangan sekitar 5 persen dari produk domestik bruto (GDP) karena masalah sanitasi tidak layak dan air bersih.
Sedangkan Indonesia, masih harus mengejar ketinggalan untuk mencapai target MDGs tahun 2015. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan, untuk target MSGs masalah sanitasi, Indonesia berada pada posisi pencapaian 55,6 persen dari target 62,41 persen. Sedangkan untuk target MDGs masalah air minum, Indonesia baru mencapai 42,76 persen dari target MDGs 68,8 persen
Sumber : http://kesehatan-ibuanak.net/index.php?option=com_content&view=article&id=392:sanitasi-buruk-korbankan-kesehatan-anak&catid=44:berita&Itemid=56

Masalah Kesehatan Jiwa Harus Masuk dalam Sistem Penanggulangan Bencana

Written by vantaThursday, 13 September 2012 11:45



JAKARTA - Indonesia sebagai negara rawan bencana, masyarakatnya potensi mengalami gangguan kejiwaan. Untuk itu, masalah kesehatan jiwa pascabencana harus masuk dalam sistem penanggulangan bencana nasional.
"Pada setiap bencana, kasus depresi pada penduduk korban bencana selalu meningkat tajam. Tanpa penanganan yang tepat, yang awalnya depresi ringan bisa meningkat jadi gangguan jiwa berat," kata dr Tun Kurniasih Bastaman, Sp KJ, Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesial Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) di Jakarta, Senin (10/9). PDSKJII bekerjasama dengan World Psychiatric Association (WPA) akan menggelar konferensi internasional tentang kesehatan jiwa pascabencana di Bali pada 13-15 September mendatang. Kegiatan itu akan diikuti 700 psikiater dari 36 negara di dunia. Dr Tun menambahkan, saat ini jumlah penderita gangguan kejiwaan di Indonesia cukup tinggi. Kondisinya dari yang paling ringan hingga berat. Jumlahnya diperkirakan mencapai 19 juta jiwa.
"Sebagian dari jumlah penderita gangguan kejiwaan itu adalah penduduk korban bencana, baik karena alam atau ulah manusia. Sebagian yang lain adalah akibat depresi masalah ekonomi, keluarga hingga masalah sosial," ucapnya. Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan, menurut Tun, karena dinilai memiliki pengalaman dengan situasi bencana. "Kendati demikian, forum ini menjadi ajang bagi pengalaman bagaimana menangani masalah kejiwaan pascabencana," ucapnya menegaskan. Hal senada dikemukakan dr Albert Maramis, SpKJ, ahli kesehatan jiwa dari RS Cipto Mangunkusumo. Meski Indonesia kerap rutin terjadi bencana, namun belum terlihat ada mekanisme bencana yang sesuai standar. "Pemerintah selama ini kebanyakan bersikap reaktif bukan proaktif. Artinya ribut kalau sudah terjadi bencana, tapi tidak memikirkan bagaimana caranya supaya terhindar dari bencana," katanya. Hasil pengamatannya selama menangani korban kejiwaan bencana Tsunami di Aceh, Albert menyatakan rata-rata orang yang mengalami gangguan jiwa ringan dalam sebuah komunitas sekitar 2-3 persen.
Namun pascabencana terjadi umumnya penderita kejiwaan melonjak hingga di atas 50 persen."Dalam setiap bencana selalu menimbulkan rasa stres, trauma, dan depresi. Individu yang sejatinya sudah mengidap bakat gangguan jiwa ringan, bakal memburuk kondisinya hingga gangguan jiwa berat," tuturnya. Sayangnya lanjut Albert, mekanisme penganganan kesehatan jiwa dalam penanggulangan bencana di Indonesia masih belum jelas. Dia mencontohkan belum ada standar operasi tetap penerapan kesehatan jiwa pada daerah yang baru dilanda bencana. "Belum jelas dalam sistem, apakah penanganan kesehatan jiwa masuk pada saat masa tanggap darurat atau rehabilitasi," ujarrnya.
Padahal, lanjut dr Albert Maramis, idealnya agar depresi tidak bertambah berat, pemberian pelayanan seyogianya dilakukan sedini mungkin dan tidak perlu dibatasi hingga masa rehabilitasi dan rekonstruksi berakhir.
Sumber : http://bencana-kesehatan.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1293%3Amasalah-kesehatan-jiwa-harus-masuk-dalam-sistem-penanggulangan-bencana&catid=48%3Aberita&Itemid=37&lang=en

Tak Miliki Jamkesmas, Tergolek karena Stroke


Padang- Setelah 45 hari melahirkan seorang putra, Gusneti Daryati, warga RT 1 RW 4 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, mengalami stroke. Sudahlah miskin, Gusneti juga tidak memiliki kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).
Sungguh malang deri­ta orang miskin di negeri ini. Mes­ki dari keluarga tidak mam­pu, Gusneti ternyata ti­dak terdaftar sebagai pene­rima Jamkesmas dan Jam­kes­da. Karena tidak punya biaya, wa­nita berusia 36 tahun ini harus menahan sakit di rumah. 
Untuk sewa mobil ke ru­mah sakit saja tak punya,  apa­lagi membayar biaya pengo­batan selama di rumah sakit.  Berkat solidaritas warga se­tem­pat, Gusneti akhirnya diru­juk ke RSUP M Djamil.
Ketika Padang Ekspres membesuk wanita yang akrab dipanggil Neti ini di rumahnya di RT 1 RW 4 Kuranji, Jumat (31/8), kondisinya mempri­hatinkan. Tidak ada kasur, selimut memadai, obat-obatan maupun makanan dan mi­num­an untuknya. Neti mende­rita stroke sejak Rabu (29/8).
Dia hanya tidur di selem­bar tikar. Di sisinya, tampak gelas-gelas kosong. Jendela ruangan itu hanya ditutup karung goni. Siang itu, Gusneti hanya sendiri di rumah. Anak­nya Dharma yang baru beru­mur 45 hari, diasuh oleh te­tang­ga. Seakan tahu akan pen­deritaan ibunya, anak itu ber­perilaku baik. Bayi itu tetap te­nang meski diletakkan di lantai teras rumah beralaskan kain panjang.
Yosrizal, 43, suami Neti, sat itu sedang keluar.
Pria yang sehari-hari di­pang­g­il Yos itu pergi mencari pinjaman uang dan membesuk ibunya yang juga sedang dira­wat di RS dr Reksodiwiryo Gan­ting. Tak hanya ibunya, anak­nya dari istri pertama ber­nama Danu Adrian, 18, juga se­dang dirawat di bagian pe­nyakit dalam RSUP M Djamil.
“Udanya (Yosrizal, red) sudah lhnglung. Selain istrinya sakit, ibu dan anaknya dari istri pertama juga sakit. Sementara dia hanya buruh di Pasaga­dang,” kata Feni, 32, tetangga Neti yang mengasuh anaknya.
Tiba-tiba Dharma me­na­ngis. Feni pun bingung kare­na tidak punya susu untuk bayi itu. Maklum, kehidupan Feni tak jauh berbeda dengan Neti. Penghasilan suaminya hanya pas untuk makan, tidak ada untuk tabungan.
Feni cob` mendekatkan Dharma pada ibunya yang ter­golek lemah. Namun apa da­ya, tidak ada air susu yang bi­sa diisap oleh Dharma. Akhir­nya beberapa warga datang me­ngumpulkan uang dan mem­beli susu bantu untuk anak berjenis kelamin laki-laki itu.
Sorenya, warga kembali me­ngumpulkan uang dan mem­bawa salah seorang bidan di kawasan itu untuk mengo­bati Neti. Namun bidan angkat tangan. Menurut bidan, Neti harus dirujuk ke rumah sakit. Bi­dan tersebut hanya bisa mem­berikan pertolongan beru­pa obat penurun panas dan multivitamin untuk me­nguat­kan tubuhnya.
Tak lama kemudian, suami Neti pulang. Kepada Padang Ekspres, dengan berurai air mata Yos menceritakan derita kehidupan keluarganya. Dia tidak punya apa-apa untuk mengobati istrinya. Semua barang berharga dan uang tabungannya telah habis. Ter­akhir, dia menjual handphone. “Saya ndak tahu akan menga­du ke mana lagi,” katanya.
Sabtu (1/9), warga sepakat mengantar Neti ke RSUP M Djamil. Namun, lagi-lagi mere­ka kebingungan. Tidak ada yang akan menjaga Neti mau­pun anaknya. Ketika itu, lagi-lagi Yos keluar rumah untuk bekerja. Sedangkan keadaan istrinya tambah parah.
Warga lalu mencari anak pertama Neti, Dayat, 16, yang sehari-hari bekerja di cucian mobil agar menjaga ibunya di RSUP. Sedangkan anaknya, Dharma diasuh tetangga.
Setelah diperiksa beberapa dokter spesialis di RSUP, Neti diduga mengalami stroke dan dirawat di ruang rawat inap syaraf wanita. Bagian badan di sebelah kirinya lumpuh. 
Ketika Padang Ekspres kembali membesuk Neti di RSUP, kemarin, kondisinya belum membaik. Tangannya dipasang infus, sedangkan hidungnya dipasang oksigen. Dia juga dipasangi kateter untuk buang air.
Neti terlihat gelisah. Tiap sebentar dia berusaha mem­bu­ka selang infus dan oksigen yang terpasang di tubuhnya. Sekali-sekali dia berusaha memeluk suaminya.
“Jangan tinggalkan Neti, Da. Neti sakit,” katanya de­ngan bahasa Minang yang terbata-bata.
Yos hanya bisa mengusap-usap kepala istrinya dan me­minta istrinya untuk sabar. “Ti­dak ada Uda tinggalkan Ne­ti. Iya, Neti harus sabar. Kare­na sakit makanya Neti dibawa ke rumah sakit. Tapi jangan di­lepas-lepas infusnya, biar ce­pat sembuh,” ujar Yos pada is­trinya sambil memberi mi­num air mineral.
Karena selalu gelisah dan melepas infus maupun oksigen yang melekat di tubuhnya, tangannya diikat. Namun, tubuhnya terus bergerak. Ka­dang dia miring ke kanan, lalu miring ke kiri. Bahkan, dia mengangkat kakinya ke atas. Perawat dan penjaganya jadi kewalahan. Sedikit saja diting­galkan, maka infus atau oksi­gen pasti sudah dilepasnya.
Neti masuk ke RSUP M Dja­mil Padang dengan status pa­sien umum. Walau peme­rin­­tah telah menyediakan ja­mi­nan kesehatan bagi keluarga tidak mampu, namun Neti ti­dak bisa menikmatinya. Ka­re­na dia tidak memiliki kartu Jam­­kesmas maupun Jam­kes­da.
Hidup Sebatang Kara
Informasi dari para tetang­ga, Neti dilahirkan di Sikaba­luan, Mentawai, 36 tahun lalu.
Saat duduk di kelas dua SD, seorang pedagang asal Pa­dang­pariaman di Mentawai mengangkatnya jadi anak. Dia lalu tinggal dan disekolahkan di Kayutanam, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Padang­pa­riaman. Namun, orangtua angkatnya itu meninggal du­nia. Dia pun terlunta-lunta.
Kondisi itu memaksanya untuk menikah muda. Namun, memiliki suami tak membuat hidup Neti berubah. Dia harus membanting tulang, bekerja mencari sayur pakis dan men­jualnya.
Sekitar dua tahun lalu, dia bercerai dan kemudian meni­kah dengan Yos yang kebetu­lan juga sudah menduda sela­ma tiga tahun.
“Sehari-hari dia biasa saja. Namun, memang dia mengaku sakit kepala berat sejak dua hari sebelum jatuh itu. Namun, dia tidak berobat ke bidan dan dokter, namun hanya minum obat di warung,” kata Nike, tetangganya.
Yos berharap ada yang pe­duli dan membantu pengo­ba­tan istrinya serta membantu me­mbelikan susu bantu untuk anak­nya yang masih berusia 45 hari.  Adakah yang peduli?
Sumber : http://manajemen-jaminankesehatan.net/index.php/78-berita/334-tak-miliki-jamkesmas-tergolek-karena-stroke

Soal Iuran Jamkes, Wamenkes Yakin Ada Titik Temu


JAKARTA - Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyakini akan terdapat titik temu antara pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah, terkait iuran jaminan kesehatan bagi para pekerja formal. Hal itu mengingat jaminan kesehatan juga menjadi kepentingan pekerja.

"Apa mereka tidak mau ikut juga? Pastinya mereka memerlukan," ujar Ali Ghufron Mukti, di sela-sela acara Asia Pacific Development Summit 2012, di Jakarta, Senin (3/9/2012).
Iuran jaminan kesehatan itu terkait dengan pelaksanaan jaminan kesehatan semesta, yang akan diselenggarakan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial bidang Kesehatan mulai 1 Januari 2014.
Seperti diwartakan sebelumnya, pemerintah tetap mengikuti Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang mensyaratkan iuran pekerja ditanggung bersama antara pemberi kerja dan pekerja. Pekerja rencananya ikut menanggung dua  persen dari gaji bulanannya.
Sementara itu, pekerja menolak ikut membayar iuran. Selama ini, praktiknya pengusaha yang membayar seluruh iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang perubahan kedelapan atas PP Nomor 14/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Keharusan ikut membayar iuran dalam pelaksanaan jaminan kesehatan oleh BPJS bidang kesehatan itu, dianggap kemunduran dan membebani pekerja.
Lebih lanjut Ali Ghufron mengatakan, persoalan pembayaran iuran jaminan kesehatan oleh pekerja formal dan pemberi kerja menjadi hal yang perlu didiskusikan.
"Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat telah menugaskan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengundang dan mengadakan pertemuan tripartit untuk memutuskan itu," ujarnya.
Dia berharap pertemuan itu segera terselenggara dan menghasikan keputusan dalam waktu tidak terlalu lama, mengingat adanya harapan rancangan peraturan presiden terkait pelaksanaan jaminan kesehatan sudah bisa diselesaikan pada November tahun ini.
Dia berharap, begitu dimulai tahun 2014, para pemberi kerja segera mendaftarkan karyawannya menjadi peserta. Pada tahun 201 9, semua semua warga negara Indonesia sudah harus tergabung dalam jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS bidang Kesehatan.
Sumber : http://manajemen-jaminankesehatan.net/index.php/78-berita/336-soal-iuran-jamkes-wamenkes-yakin-ada-titik-temu

Libatkan Pekerja & Pengusaha Dalam Pembahasan RPP BPJS


JAKARTA - Kalangan pengusaha dan serikat pekerja/buruh yang tergabung dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional meminta pembahasan lanjutan serta sosialiasi lebih massif mengenai rancangan peraturan Pemerintah (RPP) dari UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
"Oleh karena itu, LKS Tripartit dan Dewan Jaminan Sosial Nasional sepakat membentuk tim untuk membahas masalah teknis dalam RPP terutama pembiayaan, iuran, dan manfaat, serta regulasi, transformasi, kelembagaan, dan program kerja," kata Menakertans Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu (5/9).
Dia mengatakan, pembahasan RPP harus dikonsultasikan dengan pleno LKS Tripatit Nasional yang terdiri dari pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh agar dalam pelaksanaannya nanti menjadi lebih baik dan komprehensif.
Sesuai Konvensi ILO Nomor 144 Tahun 1976, melalui Keppres No. 26 tahun 1890, temaktub bahwa setiap Rancangan Peraturan di bidang Ketenagakerjaan harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan unsur Tripartit untuk meningkatkan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional.
“LKS Tripartit dan DJSN harus segera melakukan pembahasan lanjutan dan mendalam agar BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dan memberikan perlindungan berupa jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Hal tersebut diungkapkan Muhaimin seusai rapat pleno LKS tripartit tentang pemaparan Penentuan Besaran Iuran Jaminan Kesehatan dan RPP Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dengan narasumber Chazali Husni Situmorang (Staf Ahli Menteri Sosial) dan Usman Sumantri (Kementerian Kesehatan).
Hadir dalam kesempatan ini hadir para anggota Tripartit antara lain Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminas Sosial (PHI dan Jamsos) R, Irianto Simbolon (unsur pemerintah), Sofyan Wanandi (Unsur Pengusaha), Sulistri (wakil Serikat pekerja/buruh) dan seluruh anggota Tripartit lainnya.
Muhaimin mengatakan, pembahasan lanjutan dan mendalam yang melibatkan unsur pengusaha dan serikat pekerja/buruh memang dibutuhkan untuk menampung aspirasi, saran dan masukan terhadap RPP BPJS dan SJSN.
“Pertemuan LKS Tripartit dan DJSN dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana sosialiasi yang efektif bagi kalangan pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh sehingga semua pihak benar-benar siap melaksanakan BPJS kesehatan yang akan di berlakukan per 01 Januari 2014 dan UU BPJS ketenagakerjaan yang diberlakukan per 01 Juli 2015," kata Muhaimin.
Rancangan Peraturan Presiden ( RPerpres) jaminan kesehatan dan RPP tentang penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan terus dilakukan. Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional oleh BPJS Kesehatan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas dengan Kementerian Kesehatan sebagai leading Sector.
Sesuai UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN bahwa iuran program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pekerja dan Pemberi Kerja yang ditentukan berdasarkan prosentase tertentu dari upah dengan mekanisme cost sharing.
Sedangkan mengenai RPP Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan sesuai arnanat UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU no. 24 tahun 2011 tentang BPJS, bahwa bagi warga negara yang kurang mampu, akan diberikan subsidi dalam bentuk bantuan luran program Jaminan Kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan luran (PBI) yang dibayar oleh Pemerintah.
Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tim Penyiapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Kementerian Sosial bertanggung jawab untuk menyusun dan menyelesaikan peraturan pelaksanaan UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS dimaksud.
Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden dimaksud, hal penting yang harus diketahui oleh stakeholders (pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh dan Organisasi Pengusaha) adalah besaran iuran dan manfaat program Jaminan Kesehatan
Sumber : http://manajemen-jaminankesehatan.net/index.php/78-berita/338-libatkan-pekerja-a-pengusaha-dalam-pembahasan-rpp-bpjs