Malnutrisi Perbesar Risiko Kematian

Selasa, 31 Juli 2012 21:28 WIB

Arbi Krishardiyanto — HARIAN TERBIT

JAKARTA — Kekurangan zat gizi mikro (vitamin dan mineral) pada diri seseorang memang tidak terlihat secara fisik. Namun, jika hal ini terjadi dalam jangka panjang, bisa menyebabkan malnutrisi yang dapat memperbesar risiko kesakitan dan kematian.

Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Ir. Hardinsyah MS, mengatakan, defisiensi (kekurangan) zat gizi mikro lebih berbahaya lagi jika terjadi pada ibu hamil, karena bayi yang dikandungnya bisa mengalami keterlambatan pertumbuhan dan kecerdasan.

“Peranan gizi mikro sangat besar bagi ibu hamil dan balita. Pada balita, defisiensi ini bisa menyebabkan stunting (bentuk tubuh pendek) dan mempengaruhi gangguan yang serius pada tumbuh kembangnya,” ungkap Prof. Dr. Ir. Hardinsyah MS, dalam forum bincang gizi ‘Kecukupan Gizi Mikro, Termasuk Zinc, Penting Untuk Tumbuh Kembang Anak’ yang diselenggarakan oleh PT Sari Husada, di Jakarta, Selasa malam.

Dia menjelaskan, zat gizi mikro memiliki peran untuk membantu pertumbuhan (tulang, gigi, sel dll), pencernaan dan metabolisme, pembentukan imunitas, tekanan darah dan cairan tubuh serta pengendalian syaraf.

Sedangkan, defisiensi pada zinc (zat gizi mikro jenis mineral ), yang hanya sedikit diperlukan tubuh namun sangat penting untuk tumbuh kembang anak, juga berperan besar dalam menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berprestasi.

“Defisiensi ini bisa menimbulkan beragam dampak pada kesehatan dan tumbuh kembang anak karena pentingnya fungsi zinc bagi tubuh,” tambah Titin Hartini dari Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak Kementerian Kesehatan.

Penelitian Kemenkes di tahun 2006 menunjukkan prevalensi zinc pada balita di Indonesia sebesar 32 %, sementara asupan zat gizi zinc pada balita 30 % dari AKG (angka kecukupan gizi).

Sumber zinc bisa berasal dari bahan makanan seperti daging merah, gandum utuh, biji-bijian dan kacang-kacangan.

“Zinc memiliki fungsi katalitik, terdiri dari hampir 300 macam enzim yang berperan dalam sintesis dan degradasi karbohidrat, lemak dan protein serta metabolisme zat gizi mikro lainnya. Jika terjadi defisiensi zinc, maka baik enzim dan metabolisme didalam tubuh akan terganggu,” ujarnya.

Sementara itu, Corporate Affairs and Legal Director Sarihusada Yeni Fatmawati menjelaskan, untuk mengatasi defisiensi zat gizi mikro dan zinc ini pihaknya terus berupaya untuk menyediakan produk pelengkap gizi untuk ibu dan anak, serta terus melakukan edukasi gizi kepada masyarakat melalu berbagai kegiatan sosial.

“Dalam Produk susu SGM Eksplor dan SGM Aktif Presinutri baru telah terdapat gizi seperti zinc dan mengandung nutrisi yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi sesuai tahap tumbuh kembang anak. Sehingga diharapkan dapat melengkapi asupan zat gizi mikro yang dibutuhkan oleh anak 1-6 tahun,” tandasnya.

Sumber : 

http://www.harianterbit.com/2012/07/31/malnutrisi-perbesar-risiko-kematian/

Posyandu Masih Dianggap Pos Imunisasi

Selasa, 30 Oktober 2012 11:13 WIB

Arbi Krishadiyanto — HARIAN TERBIT

JAKARTA – Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan garda depan untuk membantu memastikan tumbuh kembang anak di Indonesia . Sayangnya, sebagian ibu-ibu masih menganggap Posyandu hanya tempat untuk mendapatkan imunisasi.

Kepala Sub-direktorat Gizi Mikro Kementerian Kesehatan, Dian Dipo mengatakan, tak hanya minim kunjungan, dari jumlah Posyandu sebanyak 260 ribu saat ini hanya sebagiannya saja yang aktif. Hal ini, diperparah dengan jumlah kader Posyandu yang semakin sedikit.

“Beberapa tahun ini persentase balita yang datang ke Posyandu semakin berkurang, sehingga kondisi tumbuh kembang mereka tidak terpantau. Inilah yang menyebabkan terjadinya outbreak malnutrisi,” kata Dian Dipo, Senin (29/10).

Tak hanya imunisasi, fungsi Posyandu sangat krusial dalam mencatat indikator perkembangan anak dan potensi apakah anak tersebut akan mengalami gangguan pertumbuhan (stunting), karena di setiap kunjungan akan dicatat penambahan berat dan tinggi anak. Dengan penimbangan berat badan rutin juga dapat menemukan kasus-kasus gizi kurang dan mencegah busung lapar.

Anak usia 1-5 tahun merupakan periode kritis anak. Bila pertumbuhan anak tidak dipantau hingga mengalami status gizi yang buruk, maka hal tersebut bisa berlanjut seiring pertumbuhan anak.

“Di tahun 1990-an cakupan jumlah balita yang rutin mengunjungi Posyandu bisa mencapai di atas 80 persen. Tetapi, saat ini hanya sekitar 60-70 persen balita yang masih mengunjungi Posyandu. Dengan demikian, berarti ada 30-40 persen balita yang tidak terpantau keadaannya,” ujarnya.

Belum lagi, jumlah kader terlatih yang semakin sedikit juga mempersulit program pencegahan malnutrisi. sebagian besar Posyandu yang ada hanya memiliki 2-3 orang kader saja. Padahal, idealnya setiap Posyandu harus memiliki minimal lima orang kader terlatih yang bisa memberi informasi yang tepat kepada masyarakat.

Minimnya kualitas dan kuantitas kader Posyandu tersebut, menurutnya dian, lantaran tidak adanya regenerasi dan pelatihan bagi kader baru.

“idak jarang para kader ini mengalami kesulitan menjalankan tugasnya, karena mereka tidak pernah mendapat pelatihan untuk menambah pengetahuan mereka sehingga bisa memantau perkembangan balita dengan akurat,” imbuhnya.

Sumber : http://www.harianterbit.com/2012/10/30/posyandu-masih-dianggap-pos-imunisasi/

BPJS Kesehatan Harus Didukung Sistem TI

JAKARTA (Suara Karya): PT Askes (Persero) diingatkan untuk memperhatikan masalah data kepesertaan sebelum bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 1 Januari 2014, terutama terkait penerapan sistem data kepesertaan dan pelayanan yang berbasis teknologi informasi (TI).

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali H Situmorang mengatakan, sistem berbasis TI harus sudah diterapkan sebelum Askes bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini bertujuan agar program jaminan kesehatan untuk masyarakat luas bisa dilaksanakan dengan baik. Jika tidak didukung sistem berbasis TI, maka BPJS Kesehatan berpotensi mengalami kebangkrutan.

"Kami kerap mengingatkan kepada Askes agar TI diperhatikan, karena bisa terjadi peserta ganda, yang berarti pembayaran berlapis. Lama-lama masalah ini bisa membuat bangkrut BPJS Kesehatan," kata Chazali di Jakarta, Senin (29/10) di sela workshop Harmonisasi Sistem Informasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam diskusi dibahas terkait kebutuhan Indonesia dan pengalaman internasional dalam pengelolaan data untuk pelaksanaan jaminan sosial.

Menurut Chazali, saat ini DJSN tengah mengharmonisasikan sistem informasi jaminan kesehatan nasional. Selama ini, data pelaksanaan program jaminan kesehatan di Indonesia belum terintegrasi. Data peserta di seluruh penyelenggara jaminan kesehatan belum terhimpun dengan baik.

Padahal bagian terpenting dalam manajemen dan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang efektif terkait sistem informasi yang terintegrasi. Sistem ini dapat mengharmonisasikan data peserta program jaminan kesehatan dengan data dari Kementerian Dalam Negeri yang berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK).

"Namun, NIK juga belum disinkronisasi sebagai identifikasi peserta untuk para peserta program jaminan kesehatan. Padahal sistem informasi jaminan kesehatan ini harus menjadi lokomotif pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) secara keseluruhan," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron memastikan, BPJS Kesehatan tetap akan beroperasi pada 1 Januari 2014 meski belum ada harmonisasi data dan sistem TI yang baku. Apalagi penerapan sistem TI tidak mudah, karena banyak model yang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Apalagi sistem TI mencatat data dan transaski yang ada.

Dia lantas membantah bahwa akibat belum diharmonisasikannya sistem informasi pada saat BPJS Kesehatan, maka pelaksanaan program jaminan kesehatan bersifat uji coba (trial and error). Apalagi dalam masa transisi pasti membutuhkan penyesuaian, seperti dalam pelaksanaan e-KTP.

"E-KTP itu kan untuk dewasa, lalu bagaimana dengan anak-anak? Makanya akan dibuat ID tunggal dari data yang sama yang ada di Askes. Nantinya tinggal disinkronisasikan saja. Kita tengah membahas harmonisasi ini," ujarnya saat membuka acara workshop tersebut.

Menurut Ali Gufron, sistem TI merupakan tulang punggung dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan. Karena itu harus menjadi prioritas. Apabila sistem ini sudah bisa dibangun, maka akan memudahkan pengintegrasian dengan program-program jaminan sosial lainnya, misalnya terkait masyarakat yang tergolong penerima besaran iuran (PBI) yang bisa berubah-ubah karena perubahan status sosial seseorang.

"Yang semula miskin, bisa saja suatu saat masuk dalam kelompok mampu. Atau, yang tadinya tidak miskin, karena sesuatu hal masuk dalam jurang kemiskinan. Jadi, dengan kata lain, PBI bisa siapa saja. Karenanya, harus ditopang dengan sistem IT agar PBI benar-benar sesuai sasaran," ucapnya.

Dia menyebutkan, PBI 2014 sendiri tercatat sebanyak 86,4 juta orang miskin dan berpendapatan rendah. Artinya ada 40 persen masyarakat dengan penghasilan terendah hasil identifikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang masuk dalam catatan PBI. Data ini akan diperbarui tiga tahun sekali.

Sementara itu, Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Informasi PT Jamsostek (Persero) Agus Supriyadi mengatakan, jika BPJS Kesehatan beroperasi 1 Januari 2014, maka tidak akan ada perbedaan apakah pesertanya berasal dari Askes, Jamsostek, atau Jamkesmas. "Semua akan dilayani," katanya.

Sumber : http://kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/1190-bpjs-kesehatan-harus-didukung-sistem-ti.html

Warga Miskin Akan Diberi Asuransi Kesehatan

BANDUNG - Setiap Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kota Bandung akan diberi asuransi kesehatan mulai tahun 2013.

"Anggaran asuransi akan dialokasikan di APBD Murni 2013 sebesar Rp 50 miliar," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Achyani Raksanagara di Balai Kota, Rabu (31/10/2012).

Achyani mengatakan, model pembayaran premi asuransi dipilih untuk menghindari klaim Bawaku Sehat yang selalu membludak setiap tahunnya.

Menurut Achyani dengan asuransi, data RTM yang menjadi sasaran lebih jelas sehingga menghindari penerimaan dobel dengan Jamkesmas dari pemerintah pusat. Pembayaran premi asuransi diharapkan bisa memperbaiki mekanisme pembayaran klaim biaya berobat bagi RTM di Kota Bandung.

Achyani mengatakan dana untuk asuransi kesehatan sebesar Rp 50 miliar untuk pembayaran 323.070 jiwa. Menurut Achyani, dana untuk pembayaran asuransi lebih efisien dibandingkan dengan Bawaku Sehat yang klaimnya mencapai hampir Rp 90 miliar.

Namun sampai saat ini dia belum memastikan lembaga atau badan asuransi mana yang akan ditunjuk.

Menurut Achyani, penunjukannya bisa langsung sesuai dengan UU BPJS atau melalui lelang.

Sumber : http://kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/1194-warga-miskin-akan-diberi-asuransi-kesehatan.html

Program Internship Perbaiki Kualitas Kompetensi Dokter

JAKARTA — Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) menjadi harapan untuk perbaikan sistem kesehatan di Indonesia. Disamping bertujuan untuk menjaga kualitas kompetensi dokter, program dokter intership juga diproyeksikan untuk meratakan distribusi tenaga dokter hingga kedaerah-daerah terpencil dan daerah bermasalah kesehatan.

Dokter Intership merupakan suatu program "Pre-registration trainning sebelum mendapat Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) bagi dokter yang baru menyelesaikan masa pendidikan profesi berbasis kompetensi.

Tujuannya untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.

Ketua Komite Intership Dokter Indonesia (KIDI) Prof Dr Mulyohadi Ali, dr., SpFK dihubungi Harian Terbit, belum lama ini mengatakan, mereka yang disebut sebagai peserta program Internsip, adalah dokter yang telah lulus program studi pendidikan dokter dan telah lulus uji kompetensi, namun belum mempunyai kewenangan untuk praktik mandiri.

"Jika peserta tidak mencapai kinerja selama menjalankan program internship ini, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan KKI No.1/2010, maka dokter tersebut tidak boleh berpraktik dalam profesi dokter. Mereka harus menambah waktu internsip sampai target kinerja dicapai," kata Prof Dr Mulyohadi Ali.

TRANSPARAN DAN DIUNDI

Sejak program ini diluncurkan bulan Maret tahun 2010, hingga awal November 2012 sebanyak 5.830 dokter baru telah mengikuti program internsip dan ditempatkan di 25 propinsi didaerah-daerah yang membutuhkan, yang memiliki sarana pelayanan kesehatan primer minimal type C dan D.

Penempatannya sendiri, dilakukan secara transparan dengan cara diundi. "Sebelum ditempatkan, ke 25 provinsi tersebut dilakukan mapping terlebih dahulu untuk dilihat skala prioritasnya mana yang lebih membutuhkan dan kekurangan tenaga kesehatan. Namun, tentunya dilihat daerah mana yang memiliki sarana pelayanan kesehatan type C dan D," jelasnya.

Proses pengundiannya, untuk wilayah DKI Jakarta dilakukan oleh KIDI pusat, namun untuk daerah dilakukan oleh KIDI provinsi melalui supervisi dari KIDI Pusat. Sedangkan, pada tahun 2013, pemilihan tempat direncanakan melalui sistem online, sehingga bisa dilakukan lebih transparan dan terintegrasi.

"Dengan sistem online, peserta program dokter internship juga dimungkinkan untuk memilih sendiri daerah yang diminatinya. Tapi tetap mengacu pada daftar daerah yang telah ditetapkan,' ujarnya.

Dalam praktiknya, para dokter yang baru tamat ini akan didampingi oleh seorang dokter pendamping atau supervisor. Dimana satu dokter pendamping untuk5 dokter internsip yang ditempatkan. Pembiayaannya, sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Mulai dari akomodasi, fasilitas tempat tinggal, hingga biaya hidup setiap bulannya sebesar Rp 1,2 juta.

DIBERI INSENTIF

Tak jarang, pemerintah daerah juga memberikan intensif kepada para dokter internship tersebut. Bahkan di Provinsi Kalimantan Timur, dokter internship yang berpraktik ditawarkan untuk menjadi pegawai negeri sipil. "Begitupun didaerah lain, ada juga pemerintah daerah yang memberikan fasilitas tambahan dan intensif bagi dokter-dokter yang berpraktik diwilayahnya," tutur dia.

Jangka waktu praktik bagi dokter intership adalah satu tahun, yaitu 8 bulan berpraktik di RS type C atau D, dan 4 bulan di Puskesmas Kabupaten/Kota. "Dokter adalah pelayanan masyarakat, bukan elite tertentu yang hanya diam dikota. Hal ini harus disadari mulai sejak mereka menekuni dunia kedokteran," tandasnya.

Sumber : http://kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/1197-program-internship-perbaiki-kualitas-kompetensi-dokter.html