Melahirkan Gratis Dengan Jampersal

SAWAH BESAR – Peningkatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga DKI Jakarta tidak hanya melalui jaminan kesehatan daerah (jamkesda), namun juga melalui jaminan persalinan (Jampersal) bagi ibu-ibu hamil (bumil). Bagi ibu-ibu yang melahirkan di puskesmas tidak dipungut biaya atau gratis.

“Harus disyukuri, di bulan Puasa ini berkah melimpah diberikan oleh Allah SWT melalui Pemprov DKI Jakarta, khususnya bagi warga yang sakit dijamin melalui Jamkesda. Sedangkan untuk bumil juga tidak usah takut dalam persalinannya karena ada jampersal,” kata Hj. Rusmiati Saefullah, Ketua TP-PKK Jakarta Pusat (Jakpus) saat silaturahmi dengan kader-kader PKK se-Kecamatan Sawah Besar di Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kamis (9/8).

Hadir juga ketua TP-PKK Kecamatan Sawah Besar, Oll Sigit, Wakil Ketua TP-PKK Jakpus, Syamsiah Bambang dan Rosnawati Syamsuddin Lologau. Dalam kesempatan itu juga diserahkan kartu jamkesda kepada warga dan kartu pendidikan gratis 12 tahun bagi anak-anak sekolah.

Jampersal merupakan jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Sehingga menurunkan AKI (angka kematian Ibu) dan AKB (angka Kematian Bayi).

Drg Ratu Umamah, dari Puskesmas Kecamatan Sawah Besar menambahkan dengan Jampersal bagi ibu yang akan melahirkan di puskesmas tidak perlu keluar biaya. Namun, sejak awal pemeriksaan sudah dilakukan di puskesmas baik kelurahan atau kecamatan. “Ibu-ibu tidak usah takut biaya melahirkan di puskesmas, tidak akan dikenai biaya atau gratis,” ujarnya.

Bagi bumil yang ingin ikut jampersal cukup mendaftar di puskesmas dan jaringannya. Syaratnya mudah, cukup menunjukkan identitas diri dan membuat surat pernyataan tidak mempunyai jaminan atau asuransi persalinan. (tarta)

Teks : Ketua TP PKK Jakpus Hj Rusmiati Saefullah (no 3 dari kiri) didampingi Ketua TP PKK Sawah Besar, Ny. Olla Sigit (paling kiri) dan pengurus PKK Jakpus bersama warga penerima kartu jamkesda dan anak sekolah penerima kartu pendidikan gratis

Sumber : http://kesehatan-ibuanak.net/index.php?option=com_content&view=article&id=375:melahirkan-gratis-dengan-jampersal&catid=44:berita&Itemid=56

10 Dampak Program Akreditasi Rumah Sakit

Dari tahun 1970‐an, program akreditasi dan organisasi akreditasi muncul dan berkembang. Banyak organisasi akreditasi nasional dan badan internasional (ISQua) yang telah terdaftar menjadi anggota yaitu lebih dari 70 negara. Berikut lembaga Akreditasi di beberapa negara diantaranya :

No	Negara	Lembaga
1.	Internasional	The International Society for Qualit in Health Care (ISQua)
2.	Australia	Australian General Practice Accreditation Limited (AGPAL)
3.	Australia	Australian Council on Healthcare Standards (ACHS)
4.	Canada	Canadian Council on Health Services Accreditation (CCHSA)
5.	India	National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers (NABH)
6.	Irlandia	Irish Health Service Accreditation Board (IHSAB)
7.	Malaysia	Malaysian Society for Quality in Health (MSQH)
8.	Belanda	Netherlands Institute for Accreditation of Hospitals (NIAZ)
9.	Afrika Selatan	Council of Health Service Accreditation South Africa (COHSASA)
10.	Amerika Serikat	Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO)
11.	Amerika Serikat	Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF)

Keterlibatan dalam akreditasi di banyak negara adalah kegiatan peningkatan mutu. Namun bukti kasus untuk mendukung klaim dari program akreditasi, kurang. Sehingga banyak negara yang menggunakan program akreditasi tanpa bukti bahwa akreditasi adalah metode terbaik untuk meningkatkan kualitas dan tidak ada bukti tentang efektivitas dari sistem yang berbeda dan cara untuk menerapkannya (Ovretveit J & Gustafson D; 2003). Namun banyak studi yang meneliti hubungan antara akreditasi dan organisasi dan kinerja klinis (Braithwaite J et al, 2006). Sedangkan literatur mengenai manfaat akreditasi belum dikaji sehingga tujuan penelitian ini adalah ingin menjelaskan beberapa penelitian mengenai akreditasi di sektor kesehatan. Penelitian ini menggunakan strategi multi‐method dan dilakukan dari Maret hingga Mei 2007. Pencarian literatur melakukan konsultasi dengan melibatkan lembaga akreditasi sektor kesehatan.

Terdapat 66 penelitian mengenai dampak atau efektivitas program akreditasi telah ditelaah dan dikategorikan menjadi 10 temuan yaitu sikap profesi terhadap akreditasi, mendorong perubahan, dampak organisasi, dampak keuangan, ukuran mutu, program penilaian, kepuasan pasien, keterbukaan pada publik, pengembangan profesional dan issue surveyor. Temua dirangkum sebagai berikut

1. Sikap para profesional terhadap akreditasi tidak sama : Beberapa penelitian menyatakan bahwa profesional kesehatan mendukung program akreditasi karena program akreditasi merupakan strategi yang efektif untuk menjamin mutu, kinerja organisasi menjadi lebih baik setelah akreditasi, menyediakan pedoman mengenai bagaimana mutu dan safety diatur dalam organisasi yang lebih baik. Namun terdapat penelitian yang menyatakan bahwa profesional kesehatan tidak mendukung program akreditasi karena meningkatkan beban kerja dan stress kerja, dirasakan hanya sedikit memberikan value bagi pasien karena hanya ditujukan pada proses dibanding kualitas, biaya akreditasi yang tinggi (langsung atau tidak langsung), kurangnya konsistensi diantara para penilai (assessors), membutuhkan banyak sumber daya, meragukan manfaat akreditasi untuk organisasi.
2. Akreditasi mendorong Perubahan dalam organisasi kesehatan: Perubahan signifikan terjadi pada enam area (administrasi dan manajemen, review systems, organisasi staf medis, fasilitas dan keamanan fisik, layanan keperawatan, perencanaan) memberikan peluang bagi profesional kesehatan untuk merefleksikan praktek organisasional, memperkenalkan mengenai program mutu yang berkesinambungan, peningkatan kualitas pada pedoman klinis.
3. Manfaat akreditasi untuk organisasi belum dapat dipastikan: Akreditasi dapat berdampak pada organisasi diantaranya gaya manajemen lebih partisipatif, adanya dukungan organisasi untuk proses akreditasi dan adanya strategi evaluasi dan strategi untuk peningkatan kualitas. Namun penelitian Mazmanian et al (1993) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam organisasi antara terakreditasi dan tidak terakreditasi.
4. Akreditasi mempengaruhi Keuangan terkait dengan pembiayaan, tidak terkait dengan pendapatan: Mihalik, G et al (2003) menyatakan bahwa biaya pengeluaran untuk akreditasi harus dilihat sebagai investasi penting dan komitmen pada kualitas. Mayoritas pengeluaran akreditasi adalah biaya untuk persiapan akreditasi yang mana untuk daerah pedesaan dan rumah sakit lebih kecil menanggung beban lebih besar dari adanya akreditasi (Zarkin, G et al; 2006). Penelitian Bukonda, N et al (2003) menjelaskan bahwa adanya keterbatasan sumber daya baik finansial dan keahlian merupakan masalah program akreditasi rumah sakit di Zambian.
5. Manfaat akreditasi terhadap mutu pelayanan belum dapat dipastikan: Dean B & Epstein, A (2002) menjelaskan bahwa akreditasi berasosiasi positif dengan beberapa pengukuran mutu namun tidak dapat memastikan tingkat kinerja yang artinya akreditasi tidak menjamin kualitas yang baik pada perawatan. Hal yang sama juga terjadi pada penelitian Salmon, J et al (2003) yang menyatakan bahwa akreditasi meningkatkan pencapaian standar akreditasi namun tidak ada peningkatan pada indikator kualitas. Synder C & Anderson, G (2005) menjelaskan bahwa rumah sakit yang berpartisipasi dalam program peningkatan mutu cenderung tidak menunjukkan peningkatan pada indikator mutu dibanding rumah sakit yang tidak berpartisipasi.
6. Akreditasi meningkatkan kinerja rumah sakit: Kreig, T (1996) menjelaskan bahwa kelebihan program akreditasi meliputi meningkatnya komunikasi, komitmen pada best practice, ketersediaan informasi untuk kegiatan evaluasi dan kegiatan mutu perawatan, fokus yang lebih besar pada pasien, mendukung perubahan, pembinaan staf. Sedangkan Chen, J et al (2003) menyatakan bahwa rumah sakit yang tidak terakreditasi menunjukkan kualitas yang lebih rendah dibanding rumah sakit yang terakreditasi walaupun terdapat banyak variasi dalam kinerja diantara rumah sakit terakreditasi.
7. Akreditasi tidak terkait dengan kepuasan pasien/pelanggan: Penelitian Heuer, AJ (2004) menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara skor akreditasi rumah sakit dengan kepuasan pasien. Dengan akreditasi, pasien menilai bahwa dokter harus meningkatkan ketrampilan interpersonal, akses, ketersediaan informasi untuk pasien (Greco, M et al; 2001)
8. Sosialisasi laporan akreditasi meningkatkan kredibilitas RS: Ito, H & Sugawa, H (2005) menjelaskan bahwa terdapat asosiasi positif antara skor akreditasi dan pengungkapan ke publik mengenai laporan akreditasi rumah sakit. Rumah sakit yang mengungkapkan laporan akreditasi merasa bahwa pengungkapan akan meningkatkan kredibilitas rumah sakit dan insentif untuk pembenahan rumah sakit.
9. Akreditasi tidak terkait dengan kinerja para profesional: Dalam pendidikan profesional kesehatan, program akreditasi memiliki dampak kecil namun menguntungkan. Sedangkan penelitian Gropper, R (1996) menjelaskan bahwa program akreditasi tidak berkaitan pada kinerja profesional yang mana tidak ada perbedaan antara profesional kesehatan yang dilatih dan tidak dilatih dalam pemenuhan akreditasi.
10. Efektifitas akreditasi terkait dengan kemampuan surveyor: Beberapa penelitian terkait akreditasi menjelaskan persoalan surveyor mengenai ketrampilan dan kualitas surveyor dan tantangan yang dihadapi surveyor ketika melakukan survey akreditasi. Persoalan surveyor yang terkait dengan standar akreditasi terdapat dalam penelitian Pongpirul, K et al (2006) menyatakan bahwa surveyor mengalami kesulitan dalam menyampaikan konsep peningkatan mutu pada profesional.

Sumber : http://kesehatan-ibuanak.net/index.php?option=com_content&view=article&id=375:melahirkan-gratis-dengan-jampersal&catid=44:berita&Itemid=56

Kandungan ASI Tekan Risiko Penularan HIV

Kompas.com - Kandungan dalam Air Susu Ibu (ASI) diduga kuat mengurangi risiko penularan HIV dari ibu kepada anak. Karena itu para wanita yang terinfeksi HIV disarankan untuk tetap menyusui bayinya sambil terus mengonsumsi obat ARV.

Penelitian yang dilakukan di Zambia menyimpulkan hal tersebut. Para peneliti mengumpulkan contoh ASI dari 81 wanita dengan HIV positif yang menularkan virus mereka pada bayinya selama masa menyusui, serta 86 contoh ASI dari wanita yang positif HIV tetapi tidak menularkan virus, serta 36 wanita yang tidak terkena HIV.

Para ilmuwan kemudian menganalisa sampel ASI tersebut untuk mengetahui konsentrasi karbohidrat yang disebut oligosakarida dalam susu manusia. Ada bukti kuat yang menunjukkan oligosakarida mengandung komponen aktif imunologi yang mengurangi risiko penularan virus.

Hasil penelitian yang dimuat dalam American Journal of Clinical Nutirion menemukan bahwa wanita yang ASI-nya memiliki kandungan oligosakarida dalam jumlah tinggi, beresiko lebih rendah menularkan HIV kepada bayinya dibandingkan dengan mereka yang konsentrasinya lebih rendah.

"Selama ini orang lebih mengenal kandungan protein dan lemak yang baik dalam ASI, tetapi oligosakarida kurang diketahui manfaatnya," kata Lars Bode, ketua peneliti dan asisten profesor pediatrik dari Universitas California, San Diego.

Sumber : http://kesehatan-ibuanak.net/index.php?option=com_content&view=article&id=383:kandungan-asi-tekan-risiko-penularan-hiv&catid=44:berita&Itemid=56

Banyak Ibu Hamil Malas Minum Tablet Tambah Darah

Ibu hamil disarankan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang mendukung kebutuhan gizinya sejak merencanakan kehamilan. Tetapi sayangnya, tingkat kepatuhan ibu hamil untuk mengonsumsi tablet tambah darah demi mencegah anemia sangat rendah.

Padahal, anemia pada ibu hamil berdampak bukan hanya pada ibu tetapi juga pada janin. "Ibu yang menderita anemia berat berisiko mengalami perdarahan saat persalinan dan kematian. Sementara bayinya beresiko lahir dengan berat rendah serta prematur," kata dr. Elvina Karyadi, Direktur Micronutrient Initiave Indonesia (MI).

Menurut rekomendasi, ibu hamil minimal harus mengonsumsi 90 tablet tambah darah yang dimulai sejak awal kehamilan sampai masa nifas.

"Minum kurang dari 90 tablet tidak akan berpengaruh pada anemianya," kata Elvina dalam acara paparan penelitian diseminasi anemia pada ibu hamil yang diadakan MI dan Yayasan IBU di Jakarta, Rabu (29/8/12) .

Meskipun kebijakan suplementasi tablet tambah darah (TTD) sudah dicanangkan pemerintah sejak tahun 1970-an tetapi prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia masih tinggi.

Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga pada tahun 2001, prevalensi anemia pada usia subur sebesar 40 persen. Sementara hasil Riskesdas Kementerian Kesehatan tahun 2010 menunjukkan, 80 persen perempuan usia 10-59 tahun telah mendapatkan TTD tetapi hanya 18 persen saja yang rutin mengonsumsinya sesuai anjuran.

Dalam salah satu penelitian yang dilakukan Puslitkes Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia bekerja sama dengan MI tahun 2012 di empat kecamatan di Kabupaten Lebak dan Purwakarta diketahui kebanyakan ibu hamil berhenti mengonsumsi TTD karena efek sampingnya seperti mual, muntah, dan sembelit. Selain itu persoalan akses dan distribusi TTD juga masih menemui kendala di daerah terpencil.

Sejak bulan Maret 2012, MI bekerjasama dengan Yayasan IBU dan dinas kesehatan provinsi melakukan program penanggulangan anemia pada ibu hamil lewat penguatan program suplementasi TTD. Pelaksanaan awal program ini dilakukan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dan Kabupaten Lebak, Banten.

Menurut direktur Yayasan IBU Ridwan Gustiana, tujuan dari program tersebut adalah perluasan cakupan dan meningkatkan ketaatan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet tambah darah.

"Tujuan utama dari program ini adalah perubahan perilaku ibu hamil. Dari hasil survei di lapangan kami temui masih banyak persepsi salah di masyarakat tentang anemia," kata Ridwan.

Salah satu upaya yang sudah dilakukan antara lain peningkatan pengetahuan petugas kesehatan mulai dari dokter puskesmas, bidan, hingga para kader posyandu.

"Cara berkomunikasi juga diperbaiki sehingga ibu hamil mendapat manfaat yang jelas tentang manfaat konsumsi suplemen TTD," kata Ridwan

Sumber : http://kesehatan-ibuanak.net/index.php?option=com_content&view=article&id=386:banyak-ibu-hamil-malas-minum-tablet-tambah-darah&catid=44:berita&Itemid=56

Angka Kematian Ibu Tertinggi Justru di Jawa

Jakarta - Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia atau Maternal Mortality Rate (MMR) justru tercatat paling tinggi di Pulau Jawa. Data ini cukup mencengangkan karena pulau Jawa dinilai memiliki akses kesehatan lebih baik ketimbang daerah terpencil atau perbatasan.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Ali Gufron Mukti sela-sela pembukaan Asia Pacific Development Summit 2012, di Jakarta, Senin (3/9/2012). Melihat data ini, Indonesia perlu bekerja keras mencapai target MDGs dari angka sekarang 228 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 102 per 100.000 per kelahiran hidup pada tahun 2015.

"Padahal pemerintah sudah berikan program Jampersal dengan harapan bisa menekan angka kematian ibu melahirkan. Tapi, ternyata 40 persen persalinan masih dilakukan di rumah padahal pemerintah sudah berikan gratis," ujarnya.

Secara absolut, lanjutnya, kematian ibu melahirkan justru banyak terjadi di pulau Jawa. Jawa Barat paling banyak, disusul Jawa Timur, dan Jawa Tengah. "Setelah dihitung ternyata banyak di Jawa bukan di daerah terpencil atau perbatasan yang fasilitasnya kurang. Masalahnya apa? Bisa jadi pada aksesnya dan transportasinya sehingga angka kematian ibu melahirkan tinggi," imbuhnya.

Menyoroti hal ini, Ali Gufron mengatakan antara pemerintah dan swasta perlu kerjasama dengan formula tepat dalam bidang kesehatan. Misalnya saja, swasta yang ingin membangun rumah sakit tidak melulu terpusat di kota-kota besar. Tetapi juga di daerah pedesaan. Jika terkendala akses jalan yang masih sulit, pemerintah berperan dengan membangun akses tersebut.

"Anggaran Kemenkes sendiri baru 2,2 persen dari amanat UU Kesehatan yang 5 persen. Kekurangan sumber dana  ini bisa diisi oleh swasta dalam bentuk kerjasama yang lebih terkendali dan terorganisir. Bagaimana bentuk implementasinya ini yang tengah kita cari," ujarnya.

Utusan khusus Presiden Indonesia untuk MDGs  Nila Moeloek menambahkan, penguatan kerjasama antara pemerintah dan swasta sangatlah penting. Menurutnya, Kementerian Kesehatan tidak bisa bekerjai sendiri mengatasi beragam permasalahan kesehatan. Untuk mencapai target MDGs, urusan kesehatan harus ditangani lintas sektor. 

Sumber : http://kesehatan-ibuanak.net/index.php?option=com_content&view=article&id=388:angka-kematian-ibu-tertinggi-justru-di-jawa&catid=44:berita&Itemid=56