Sumsel Kini Punya Rumah Sakit Rujukan se-Sumatera

PALEMBANG–Sumatera Selatan yang menjadi pelopor program berobat gratis di Indonesia terus mengukuhkan prestasi di bidang kesehatan. Setelah sebelumnya meresmikan RS Khusus Mata berstandar internasional, Jumat (8/6) lalu, Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin kembali meresmikan RS Ernaldi Bahar, yang merupakan RS Jiwa terbesar di Indonesia.

“Masyarakat Sumsel harus berbangga karena RS Ernaldi Bahar ini merupakan RS tipe A dan menjadi rujukan untuk wilayah Sumatera. Sekarang tidak harus ke Jakarta lagi. Ini merupakan komitmen tinggi Pemprov Sumsel untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” tutur Alex Noerdin.

Dijelaskan fasilitasnya yang ada di RS Ernaldi Bahar ini sudah berstandar internasional, namun tetap akan melayani masyarakat yang kurang mampu. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Pemprov Sumsel juga akan mengirimkan dokter atau perawat yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

RS Ernaldi Bahar memiliki luas 10,3 hektar dan dilengkapi dengan fasilitas 370 tepat tidur dan sarana laboratorium, radiologi dan elektromedik. “Dulu cuma ada 215 tempat tidur, dengan penambahan ini maka tidak perlu ada lagi pasien yang harus menunggu di lorong-lorong. Semuanya bisa dilayani dengan baik,” ungkap tokoh kebangkitan bangsa bidang pendidikan dan kesehatan tahun 2012 ini.//EMF

Sumber : http://www.harianterbit.com/2012/07/09/sumsel-kini-punya-rumah-sakit-rujukan-se-sumatera/

Jelang Operasional BPJS Kesehatan Semua Orang Bisa Berobat Gratis

Rabu, 1 Agustus 2012 20:15 WIB

Tety Polmasari — HARIAN TERBIT

JAKARTA — Pemberlakuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tinggal dua tahun lagi. Karena semua orang bisa berobat gratis, diperkirakan akan terjadi lonjakan jumlah pasien. Pemerintah harus segera mengantisipasi ini dengan merangkul pihak swasta untuk berinvestasi dan membangun berbagai fasilitas kesehatan.

Menurut Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dr. Chazali H Situmorang, Apt, MSc, meski Kementerian Kesehatan tidak bisa mengatur rumah sakit swasta, namun BPJS dapat bekerjasama dengan semua jenis rumah sakit, baik swasta maupun milik negara.

“Undang-undang menyatakan, rumah sakit manapun harus menyediakan layanan komprehensif, mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif,” tegasnya, di Jakarta, Rabu (1/8)

Chazali mengatakan dengan dana terbatas, pemerintah tidak akan bisa mengantisipasi lonjakan ini. “Puskesmas kita terbatas, kalau mau dipaksakan, tetap saja anggaran pemerintah terbatas. Saya dengar tahun 2013 anggaran untuk fasilitas kesehatan hanya akan ditambah Rp1 triliun, berarti sangat terbatas,” ungkapnya.

Karenanya, pemerintah harus meyakinkan pihak swasta untuk membangun rumah sakit di tempat-tempat yang disetujui pemerintah. Pihak swasta diberi kemudahan perijinan. Asal, jangan di Ibukota Jakarta karena sudah kelebihan supply. “Pemda harus sediakan lahan, sediakan sumber daya manusianya, kirim dokter-dokter ke sana,” katanya lagi.

Menurut Chazali, dengan pertimbangan menarik investor swasta pula maka diharapkan iuran jaminan kesehatan sebesar Rp27.000, jauh lebih besar dibanding iuran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang hanya Rp6.500 per orang per bulan.

Diperkirakan, pada Januari 2013 sebanyak 130 juta rakyat Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan yang mencakup semua jenis penyakit seumur hidup. Diharapkan pada 2019 semua rakyat Indonesia sudah menjadi anggota BPJS.

“Jika disepakati iuran jamkes sebesar Rp27.000 ribu maka diperkirakan dalam satu tahun Indonesia akan mendapat dana kesehatan sebesar Rp31 triliun. Angka Rp31 triliun itu relatif tidak besar dibanding sekitar Rp1400 triliun APBN saat ini.”

Sumber : http://www.harianterbit.com/2012/08/01/semua-orang-bisa-berobat-gratis/

SBY Naikkan Anggaran Kesehatan Rakyat Rp25 Triliun

Rabu, 8 Agustus 2012 12:03 WIB

Ari Utari — HARIAN TERBIT

JAKARTA – Pemerintah SBY berencana akan menaikkan anggaran Rp25 Triliun untuk anggaran jaminan kesehatan masyarakat bagi 250 juta jiwa. Niat SBY untuk menaikkan anggaran ini diharapkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari harus diawasi ketat. Pasalnya anggaran besar ini dapat membebaskan pembiayaan kesehatan seluruh rakyat Indonesia.

Dengan tersedianya anggaran yang besar ini pula praktis pemerintah sudah tidak perlu lagi menarik iuran sepeserpun dari rakyat. “Tidak perlu lagi adanya iuran karena dananya sudah disediakan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan yang miskin maupun yang kaya. Tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk berobat baik di puskesmas maupun rumah-rumah sakit pemerintah di kelas 3. Jadi pemerintah sudah memenuhi kewajibannya, bukannya berbisnis seperti Badan Penanggulangan Jaminan Sosial (BPJS) yang direncanakan,” tegas Fadilah, Rabu (8/8).

Menurutnya, sistim Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) secara nyata sudah berhasil berjalan selama 3 tahun untuk 76,4 Juta rakyat Indonesia yang miskin dan tidak mampu. Dengan dana tersebut berarti pemerintah sudah melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat. Cukup hanya dengan KTP setiap orang akan gratis berobat, rawat jalan atau rawat inap.

Menurut anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini, pembebasan biaya dapat berlaku bagi semua jenis penyakit termasuk jantung, kanker, cuci darah, semua konsultasi dokter dan tindakan medis. Dan dengan dana Rp25 triliun, pemerintah dapat membayar premi Rp8.000 per orang per bulan dalam satu tahun. Sehingga seluruh rakyat dijamin biaya kesehatannya.

“Jamkesmas dengan premi Rp 5.000 saja masih sisa, apalagi dengan Rp8.000. Kan nggak seluruh rakyat jatuh sakit dalam setahun,” serunya. Dalam sistim Jamkesmas, lanjut Fadilah, semua rumah sakit pemerintah menerima uang muka dan jika kurang bisa mengklaim pada kementerian kesehatan. Sebab itulah, supaya uang tidak hilang, uangnya ditaruh di kas Negara.

Bukan di kementerian dan dikelola secara transparan. Setelah verifikasi, kementerian bisa meminta kas negara untuk membayarkan klaim tagihan rumah sakit. Namun jika Rp25 triliun diserahkan ke BPJS maka hanya 86 juta rakyat yang dijamin kesehatannya. Karena BPJS yang menggunakan sistim asuransi sosial masih mewajibkan sebagian rakyat termasuk buruh, PNS dan TNI/Polri membayar iuran setiap bulan dengan jalan potongan gaji.

“Padahal tidak semua penyakit akan ditanggung dan pemberlakuan sistim rujukan berjenjang bertujuan agar dana di BPJS dari iuran masyarakat ditambah Rp25 Triliun tersebut dapat di investasikan dibidang yang lain untuk mencari keuntungan,” jelasnya.

Sementara itu pimpinan Konggres Aliansi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KASBI), Parto menjelaskan bahwa kaum buruh menuntut agar tidak ada diskriminasi dalam jaminan sosial karena presiden akan menyediakan Rp25 triliun untuk jaminan kesehatan.

“Kaum buruh, TNI/Polri dan PNS bekerja membangun negeri dan menjaga keamanan dan pertahanan, kok gajinya dipotong untuk membayar asuransi BPJS nya. Kami akan melawan,” tegasnya. Ketua DKR Papua-Papua Barat, Donad Haipon menyatakan bahwa asuransi sosial yang dianut dalam BPJS memaksa rakyat ikut asuransi, padahal kesertaan asuransi murni adalah sukarela.

“Ini negara memeras rakyatnya selain bayar pajak, bayar iuran BPJS dan kalau sakit tetap bayar karena tidak ditanggung semuanya,” tegasnya.

Sumber : http://www.harianterbit.com/2012/08/08/sby-naikkan-anggaran-kesehatan-rakyat-rp25-triliun/

Dewan Kesehatan Rakyat Protes Kebijakan Kemenkes Pasien Mati Akibat Rujukan Berjenjang

Ari Utari — HARIAN TERBIT

Sabtu, 18 Agustus 2012 06:32 WIB

JAKARTA — Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) menyatakan protes keras atas kebijakan rujukan berjenjang yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI dan diberlakukan per 1 Agustus 2012 di Provinsi DKI Jakarta. Jawiyah (52) warga RT 10/ RW 03 Pancoran Barat VIII Jakarta dapat disebut sebagai korban meninggal pertama akibat kebijakan tersebut.

Kebijakan rujukan berjenjang adalah bagian dari pendukung Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang nanti akan dijalankan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial Nasional (BPJS) pada tahun 2014.

Dengan system rujukan berjenjang, seorang pasien separah apapun penyakitnya tak bisa langsung dibawa ke pusat, karena dari puskesmas harus dirujuk ke rumah sakit kabupaten, dari rumah sakit di kabupaten baru bisa dirujuk rumah sakit provinsi dan selanjutnya ke rumah sakit pusat. Tujuannya dari kebijakan ini yaitu agar dana BPJS tidak habis untuk menjamin pasien di rumah sakit.

Menurut Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jabodetabek Agung Nugroho, pemberlakuan rujukan berjenjang mengaibatkan Jawiyah tidak memperoleh pelayanan maksimal dari rumah sakit dan ini dapat disebut sebagai kelalaian dalam pelayanan kesehatan.

Agung mengatakan, Jawiyah adalah penderita paru akut dengan kesadaran koma. Pasien semula dirawat di RSUD Budi Asih lantai yang dirawat di kamar 4 B 608. Karena penyakitnya yang kian parah Jawiyah harus dirujuk ke Rumah Sakit Persahabatan atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Namun kedua rumah sakit rujukan pusat tersebut beralasan tidak ada kamar sehingga pasien tidak memperoleh perawatan maksimanlantaran keterbatasan peralatan yang dimiliki RS Budi Asih. “Nyawa memang urusan Tuhan, tetapi ada prosedur yang tidak dijalankan karena ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan. Dan Jawiyah pun akhirnya meninggal di RS Budi Asih, gara-gara keterbatasan peralatan yang dimiliki,” kata Agung Nugroho, kemarin.

Agung menjelaskan, pasien dirujuk tapi keluarga yang harus cari tempat rujukan. RSUD Budi Asih pun katanya sudah menelpon RSCM dan Rumah Sakit Persahabatan tapi dijawab tak ada kamar untuk pasien Jawiyah. RSUD Budhi Asih kata Agung sudah melewati tahapan rujukan berjenjang.

“Yang tak habis pikir adalah rumah sakit yang notebene di bawah Kementerian Kesehatan justru tidak mematuhi kebijakan Kemenkes dengan dengan dalih kamar penuh. Alasan seperti ini merupakan modus dalam menolak pasien miskin dengan bertameng pada sistem rujukan berjenjang,” tegasnya.Menurut Agung pemberlakuan sistim berjenjang pada saat fasilitas dan sistim kesehatan belum memadai hanya akan mengorbankan nyawa rakyat.

“Beginilah jika sebuah kebijakan diterapkan tanpa memperbaiki terlebih dahulu infrastruktur dan koordinasi antarrumah sakit. Kami akan catat dan kumpulkan semua korban sistim rujukan berjenjang ini,” tegasnya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK), Kementerian Kesehatan, Mayjend. Dr. Supriyantoro atas nama pemerintah menyampaikan bela sungkawa dan meminta maaf pada keluarga atas kelalaian petugas kesehatan di rumah sakit. Pihaknya akan menyelidiki apakah kematian disebabkan oleh medis atau karena sistim rujukan yang diterapkan.

“Kami sedang mengumpulkan data dari rumah-rumah sakit. Persoalannya adalah semua rumah sakit kekurangan Intensive Care Unit (ICU), sehingga pada waktu dibutuhkan ternyata sudah penuh,” jelasnya.

Surpiyantoro menjelaskan bahwa kejadian seperti ini bukan satu-satunya dan pertama kali terjadi. Pada waktu yang hampir bersamaan ada kasus yang mirip yang dilaporkan dari DKR Banten yang sedang ditangani oleh Kemenkes. “Untuk itu kami merencanakan penambahan fasilitas ICU pada rumah-rumah sakit pemerintah agar peristiwa semacam ini tidak terjadi lagi,” jelasnya.

Sumber : http://www.harianterbit.com/2012/08/18/pasien-mati-akibat-rujukan-berjenjang/

Cara Pengukuran Tingkat Kebisingan

Suara atau bunyi memiliki intensitas yang berbeda, contohnya jika kita berteriak suara kita lebih kuat daripada berbisik, sehingga teriakan itu memiliki energi lebih besar untuk mencapai jarak yang lebih jauh. Unit untuk mengukur intensitas bunyi adalah desibel (dB). Skala desibel merupakan skala yang bersifat logaritmik. Penambahan tingkat desibel berarti kenaikan tingkat kebisingan yang cukup besar. Contoh, jika bunyi bertambah 3 dB, volume suara sebenarnya meningkat 2 kali lipat.

Kebisingan bisa menggangu karena frekuensi dan volumenya. Sebagai contoh, suara berfrekuensi tinggi lebih menggangu dari suara berfrekuensi rendah. Untuk menentukan tingkat bahaya dari kebisingan, maka perlu dilakukan monitoring dengan bantuan alat:

• Noise Level Meter dan Noise Analyzer (untuk mengidentifikasi paparan)
• Peralatan audiometric, untuk mengetes secara periodik selama paparan dan untuk menganalisis dampak paparan pada pekerja.

Ada beberapa macam peralatan pengukuran kebisingan, antara lain sound survey meter, sound level meter, octave band analyzer, narrow band analyzer, dan lain-lain. Untuk permasalahan bising kebanyakan sound level meter dan octave band analyzer sudah cukup banyak memberikan informasi.

Sound Level Meter (SLM)

Adalah instrumen dasar yang digunakan dalam pengukuran kebisingan. SLM terdiri atas mikropon dan sebuah sirkuit elektronik termasuk attenuator, 3 jaringan perespon frekuensi, skala indikator dan amplifier. Tiga jaringan tersebut distandarisasi sesuai standar SLM. Tujuannya adalah untuk memberikan pendekatan yang terbaik dalam pengukuran tingkat kebisingan total. Respon manusia terhadap suara bermacam-macam sesuai dengan frekuensi dan intensitasnya. Telinga kurang sensitif terhadap frekuensi lemah maupun tinggi pada intensitas yang rendah. Pada tingkat kebisingan yang tinggi, ada perbedaan respon manusia terhadap berbagai frekuensi. Tiga pembobotan tersebut berfungsi untuk mengkompensasi perbedaan respon manusia.

Octave Band Analyzer (OBA)

Saat bunyi yang diukur bersifat komplek, terdiri atas tone yang berbeda-beda, oktaf yang berbeda-beda, maka nilai yang dihasilkan di SLM tetap berupa nilai tunggal. Hal ini tentu saja tidak representatif. Untuk kondisi pengukuran yang rumit berdasarkan frekuensi, maka alat yang digunakan adalah OBA. Pengukuran dapat dilakukan dalam satu oktaf dengan satu OBA. Untuk pengukuran lebih dari satu oktaf, dapat digunakan OBA dengan tipe lain. Oktaf standar yang ada adalah 37,5 – 75, 75-150, 300-600,600-1200, 1200-2400, 2400-4800, dan 4800-9600 Hz.

Standar Kebisingan

Setelah pengukuran kebisingan dilakukan, maka perlu dianalisis apakah kebisingan tersebut dapat diterima oleh telinga. Berikut ini standar atau kriteria kebisingan yang ditetapkan oleh berbagai pihak.

1. Keputusan Menteri Negara Tenaga Kerja No.KEP-51/MEN/1999 tentang nilai ambang batas kebisingan. lihat Tabel 2.3 untuk lebih jelas.
2. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi No.SE 01/MEN/1978

“Nilai Ambang Batas yang disingkat NAB untuk kebisingan di tempat kerja adalah intensitas tertinggi dan merupakan nilai rata-rata yang masih dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan hilangnya daya dengar yang tetap untuk waktu kerja yang terus menerus tidak lebih dari 8 jam sehari dan 40 jam seminggu”

“NAB untuk kebisingan di tempat kerja ditetapkan 85 dB (A)”

 Nilai Ambang Kebisingan Menurut Kep Menaker No. KEP-51/MEN/1999

Waktu Pemaparan		Intensitas (dB A)
8 4 2 1	Jam	85 88 91 94
30 15 7,5 3,75 1,88 0,94	Manit	97 100 103 106 109 112
28,12 14,06 7,03 3,52 1,75 0,88 0,44 0,22 0,11	Detik	115 118 121 124 127 13 133 136 139

3. Kriteria Kebisingan Menurut Department of Labor OSHA

Waktu (jam/hari)	Tingkat Kebisingan (dB A)
8 6 4 3 2 1,5 1 0,5 <0,25	90 92 95 97 100 102 105 110 115

4. Standard Kebisingan Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.718/Men/Kes/Per/XI/1987, tentang kebisingan yang berhubungan dengan kesehatan

Pembagian Zona Bising Oleh Menteri Kesehatan

No	Zona	Maksimum dianjurkan (dBA)	Maksimum diperbolehkan (dBA)
1	A	35	45
2	B	45	55
3	C	50	60
4	D	60	70

Keterangan:

Zona A = tempat penelitian, rumah sakit, tempat perawatan kesehatan dsb;

Zona B = perumahan, tempat pendidikan, rekreasi, dan sejenisnya;

Zona C = perkantoran, pertokoan, perdagangan, pasar, dan sejenisnya;

Zona D = industri, pabrik, stasiun kereta api, terminal bis, dan sejenisnya.

5. Kriteria Kebisingan menurut Formula ACGIH dan NIOSH. Formula ini, dengan menggunakan rumus tertentu, dipakai untuk menghitung waktu maksimum yang diperkenankan bagi seorang pekerja untuk berada dalam tempat kerja dengan tingkat kebisingan tidak aman.

Kriteria Kebisingan Menurut ACGIH dan NIOSH

DB	Waktu Paparan yang diperbolehkan (jam)	DB	Waktu Paparan yang diperbolehkan(jam)
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105	25,4 20,16 16 12,7 10,08 8 6,35 5,04 4 3,17 2,52 2 1,59 1,26 1 0,79 0,63 0,5 0,4 0,31 0,25 0,2 0,16 0,13 0,1 0,08	106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130	37,5 2,98 2,36 1,88 1,49 1,18 0,94 0,74 0,59 0,47 0,37 0,3 0,23 0,19 0,15 0,12 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01

Sumber : http://environmentalsanitation.wordpress.com/category/sanitarian-guide/